Titik Rawan Korupsi dalam Pilkada

Dalam berbagai kajian mengenai korupsi pemilu,secara umum terdapat empat bentuk praktek penyimpangan yang dilakukan oleh kandidat dan partai politik. Mengingat keempat bentuk korupsi ini terjadi pada saat dan menjelang pemilu, maka kemungkinan besar hal ini juga akan terjadi pada saat pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal) nanti. Korupsi pemilu sendiri dalam waktu-waktu tertentu sering ditukarnamakan dengan politik uang. Walaupun sebenarnya istilah politik uang memiliki dimensi yang lebih luas, karena praktek ini bisa terjadi diluar momen pemilu. Dalam terminologi hukum, praktek politik uang disebut sebagai tindak pidana suap.

Bentuk pertama pertama dari korupsi pemilu dikenal dengan istilah beli kursi (seat buying), dimana para kandidat yang ingin menjadi pejabat publik seperti DPR/D, presiden maupun kepala daerah dengan kekuatan uang dan koneksinya dapat ‘memesan’ jatah kursi nomor wahid. Praktek ilegal ini akan tumbuh subur jika penentuan kandidat pejabat publik hanya boleh dilakukan oleh partai politik, tanpa memberikan peluang bagi kandidat independen untuk turut serta sebagai rival dalam kompetisi politik. Apalagi jika mekanisme pemilu internal partai semisal konvensi juga tidak membuka kesempatan bagi masyarakat (konstituen) untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat menentukan calon yang akan mewakili partai.

Berikutnya adalah praktek beli pengaruh (influence buying) yakni sebuah tindakan ilegal yang dilakukan kandidat atau partai politik dengan ‘membeli’ tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama, pemuka adat dan tokoh informal lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Dalam kondisi dimana pemilu dilakukan secara langsung, sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah nanti, praktek pembelian pengaruh akan lebih efektif digunakan daripada menggunakan pendekatan beli suara..

Setidaknya ada tiga alasan yang dapat menjelaskannya. Pertama, dalam pemilu langsung, tidak ada satu carapun yang bisa digunakan untuk memastikan loyalitas pemilih kepada pihak yang membayar mengingat semakin dijaminnya asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Kedua,ongkos atau biaya membeli suara dengan model pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan membeli suara dalam sistem pemilu yang menggunakan perwakilan. Oleh karenanya, akan lebih murah jika para tokoh masyarakat berpengaruh yang dibeli. Ketiga secara kultural, ikatan primordial antara masyarakat dengan tokohnya, baik itu pemuka agama, pemuka adat atau tokoh informal lainnya hingga saat ini masih sangat kental sehingga pengaruh mereka bisa digunakan untuk memobilisasi suara.

Bentuk lainnya adalah praktek pembelian penyelenggara pemilu, yakni sebuah tindakan ilegal oleh kandidat atau partai politik dalam mempengaruhi proses pemilu dan hasilnya dengan menyuap para penyelenggara pemilu, mulai dari level desa, kecamatan, kelurahan dan seterusnya maupun pengawas pemilu untuk melakukan praktek-praktek curang seperti menggandakan jumlah pemilih, memasukkan surat suara ilegal, mendrop suara sah, memanipulasi perhitungan suara dan lain sebagainya. Sesungguhnya praktek ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu, sekaligus dapat menelikung aspirasi pemilih yang seharusnya dicerminkan dari pilihan-pilihan politik mereka pada saat mencoblos.

Diantara keempat bentuk korupsi pemilu, istilah yang terakhir ini paling dikenal, yakni pembelian suara. Secara sederhana, beli suara merupakan upaya ilegal dari kandidat dan partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih dengan memberikan uang atau bentuk ‘bantuan’ lainnya. Bentuk beli suara sendiri bisa bermacam-macam, tergantung dari metoda dan jumlah uang yang dimiliki kandidat atau partai politik.

Berkaca pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun lalu, banyak ditemukan praktek beli suara, mulai dari pemberian door prize, kupon bensin untuk massa kampanye, amplop tunai hingga serangan fajar dari kampung satu ke kampung lain. Praktek beli suara sendiri tidak sekedar terjadi pada saat kampanye pemilu dan pada saat pencoblosan suara, tapi bisa juga dilakukan dengan mendompleng acara yang menyedot kehadiran banyak orang, seperti acara pengajian, arisan, pertandingan olahraga, pertemuan warga di tingat RT, RW, keluarahan dan sebagainya.  

Barangkali dalam lingkup korupsi pemilu, pihak yang harus diwaspadai karena memiliki potensi besar untuk melakukan penyimpangan adalah kandidat yang berposisi sebagai incumbent politician, yakni kandidat yang pada saat sekarang menjabat sebagai pejabat publik. Bagi kandidat kepala daerah yang termasuk kategori ini, mereka sangat diuntungkan karena memiliki akses besar terhadap sumber keuangan daerah (APBD) sekaligus kewenangan untuk mengalokasikan anggaran itu bagi kepentingan pemenangan pilkadal.

Datangnya program-program populis ke kampung-kampung, seperti pembuatan jalan, pembangunan rumah ibadah, pembagian sembako gratis, pemberian secara gratis bibit kepada petani yang dilakukan secara tiba-tiba menjelang pilkadal perlu dicurigai sebagai bentuk penggunaan dana publik untuk kepentingan pemenangan pilkadal.

Selain daripada itu, incumbent politicians juga memiliki kesempatan dan kekuasaan besar untuk mempengaruhi independensi panitia penyelenggara pilkadal mengingat tata cara penyelenggaraan pilkadal hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang notabene merupakan representasi dari kelompok politik yang tengah berkuasa saat ini. Meskipun dalam prakteknya panitia penyelenggara pilkadal tetap dilaksanakan oleh KPUD, namun pertanggungjawaban KPUD tidak kepada KPU Pusat yang merupakan jalur hirarkies organisasinya, melainkan kepada DPRD. Dititik inilah kemungkinan adanya tekanan, intimidasi, manipulasi dan tidak terjaminnya independensi panitia penyelenggara pemilu dapat terjadi.          

Perlu diingat bahwa keempat bentuk korupsi pemilu sebagaimana sudah dijelaskan diatas merupakan bentuk korupsi pemilu yang cermati dari sisi belanja/pengeluaran. Sementara di sisi lain, korupsi pemilu dari aspek pemasukan juga dapat terjadi. Hal ini biasanya berbentuk intervensi modal oleh kelompok-kelompok kepentingan dengan membiayai aktivitas politik kandidat atau partai politik dalam pilkadal untuk memenangkan pertarungan. Disebut suap karena intervensi modal terhadap praktek politik biasanya dilakukan dengan cara dan berasal dari sumber ilegal, yakni tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Memang dalam PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 65 hingga 69 telah mengatur dana kampanye bagi kandidat menyangkut beberapa aspek. Antara lain mengenai batas besar sumbangan, sumber dana kampanye yang diperbolehkan, kewajiban pelaporan penggunaan dana kampanye dan larangan menerima dana kampanye dari sumber-sumber tertentu.

Namun demikian, praktek korupsi pemilu, baik dilihat dari sisi pengeluarannya maupun dari sisi pemasukannya masih dapat terjadi. Hal ini mengingat penegakan hukum atas temuan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pemilu, khususnya yang terkait dengan praktek korupsi pemilu tidak pernah diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Misalnya saja temuan ICW atas berbagai daftar penyumbang fiktif pada saat pemilu presiden tahun 2004 tidak ada satupun yang diselesaikan. Padahal korupsi pemilu merupakan momok tersendiri pada setiap proses pemilu, termasuk dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal), khususnya karena pengaruh negatif yang ditimbulkan terhadap kualitas pemilu itu sendiri.

(tulisan ini pernah dimuat di Koran Tempo)