penghunilangit

Integritas Buruk Pilkada

2010-12-27T20:18:00.000-08:00

Pemilu daerah (pilkada) telah dilaksanakan di 244 daerah di Indonesia selama 2010. Praktik memilih kepala daerah secara langsung itu sesungguhnya mulai diadopsi dalam sistem politik di Indonesia pada 2005. Pilkada dimaksudkan sebagai mekanisme warga negara untuk menentukan sendiri pemimpin yang dianggap lebih cakap, jujur, dan dapat dipercaya.Dengan mekanisme dipilih secara langsung oleh warga,

Rekening Gayus (Tambun)an

2010-11-28T21:23:00.000-08:00

Sosok mirip Gayus Tambunan yang sempat ditangkap kamera dalam pertandingan tenis Commonwealth Tournament of Champions 2010 di Kuta, Bali—dan kemudian diakui sendiri oleh Gayus sebagai dirinya—menyentak kesadaran publik kembali atas karut-marutnya hukum di Indonesia.Sulit untuk menyangkal jika Gayus tidak berkeliaran di luar penjara Brimob, Kelapa Dua, Depok, karena semua bukti sudah tidak bisa

Mewaspadai Penyimpangan Dana Bencana

2010-11-15T02:10:00.000-08:00

KORAN TEMPO – Senin, 15 November 2010Oleh : Adnan Topan HusodoBertubi-tubi bencana menimpa negeri kita, antara lain banjir bandang Wasior, gempa disusul tsunami di Mentawai, dan meletusnya Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat bencana tersebut, sebagian besar warga yang jadi korban harus kehilangan banyak hal, dari harta benda, tempat tinggal, pekerjaan, sumber penghidupan, sampai

Pemberantasan Korupsi Minus Peran Negara

2010-11-14T20:30:00.000-08:00

Pada 9–13 November tahun ini digelar International Anti Corruption Conference (IACC) yang merupakan konferensi global antikorupsi. Dalam konferensi ini berbagai macam elemen antikorupsi bertemu,mulai dari aktivis civil society, akademisi, peneliti, perwakilan pemerintah, serta pelibatan sektor swasta.Tujuan dari konferensi ini adalah untuk membangun komitmen bersama gerakan antikorupsi dalam

Stagnasi Pemberantasan Korupsi

2010-11-04T04:29:00.000-07:00

TRANSPARANSI Internasional Indonesia (TII) baru saja melansir hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2010.Hasilnya bisa dikatakan mengecewakan. Sebab, nilai terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Skor yang diperoleh Indonesia hanya 2,8 poin atau sama dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Indonesia berada di peringkat

Plesiran dengan Uang Rakyat

2010-10-13T07:30:00.000-07:00

Bencana terbesar di Republik ini terjadi saat hasrat menjadi wakil rakyat bukan dilandasi pengabdian yang tulus terhadap khalayak.Intrusi kepentingan pribadi pada jabatan publik cenderung menghancurkan sendi-sendi kepercayaan rakyat terhadap negara dan para aktornya. Produk kebijakan yang lahir dari wakil rakyat yang keracunan libido memperkaya diri pastilah menjauh dari kepentingan yang

Akuntabilitas Studi Banding Dewan

2010-09-21T21:46:00.000-07:00

BELUM usai kontroversi pembangunan gedung baru yang rencananya menelan anggaran Rp 1,6 triliun, anggota dewan yang terhormat kembali membuat kejutan dengan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Agenda ini terkuak oleh publik ketika Panja RUU Pramuka Komisi X berencana melawat ke Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang.Merujuk pada data yang dilansir Indonesia Budget Center (2010), total

Bukan Soal Bambang atau Busyro

2010-09-15T17:59:00.000-07:00

Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah mengumumkan dua calon terbaik pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Busro Muqoddas, sekaligus menyerahkan dua nama di atas ke Presiden SBY.Bisa dikatakan,seluruh proses seleksi berakhir dengan hasil sangat memuaskan karena nada miring atas kedua calon tidak muncul sama sekali. Pemilihan dua nama tersebut juga tidak melahirkan friksi internal di tingkat pansel

DPR dan Pemberantasan Korupsi

2010-09-01T00:24:00.000-07:00

Dalam lingkungan politik yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi, mustahil korupsi bisa diatasi. Faktor politik bisa dikatakan sangat determinan dalam konteks mengatasi persoalan korupsi di negara mana pun.Tanpa dukungan politik kuat, program pemberantasan korupsi akan menghadapi banyak hambatan karena mula-mula pemberantasan korupsi dimulai dari dukungan regulasi dan penguatan sistem

Penegak Hukum Lebay

2010-08-24T00:59:00.000-07:00

Dalam kamus online (www.kamusgaul.com), istilah lebay diartikan sebagai ekspresi akan sesuatu yang berlebihan namun dalam konotasi yang negatif. Kata ini sepertinya tepat digunakan untuk membicarakan kasus rekaman Ari Muladi-Ade Rahardja yang sempat disampaikan secara berapi-api oleh Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Setali tiga uang dengan

Pemberantasan Korupsi Termehek-Mehek

2010-08-08T20:54:00.000-07:00

STUDI ICW pada semester I 2010 soal penanganan kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan yang justru mengkhawatirkan. Paling tidak, ditemukan 176 kasus korupsi di berbagai daerah yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dari seluruh kasus tersebut telah ditetapkan 441 tersangka. Sementara sisi potensi kerugian negara yang timbul telah menembus angka Rp 2,1 triliun.Naiknya angka

Menuju Kursi Trunojoyo I

2010-07-27T00:36:00.001-07:00

Suasana panas setiap menjelang pergantian Kapolri tak dapat dihindari.Jabatan yang penuh prestise, kekuasaan begitu besar,dan capaian tertinggi bagi setiap anggota Polri dalam kariernya menjadikan ritus seleksi calon Kapolri kerap diwarnai intrik.Masalah apapun yang berkaitan dengan Polri,acap dikaitkan dengan situasi menuju kursi Trunojoyo I. Sebut saja sebagai contoh kasus Susno Duadji,

Anomali Pilkada

2010-07-27T00:31:00.000-07:00

Pilkada langsung yang berlaku di Indonesia sejak 2005 telah melahirkan anomali dalam praktik demokrasi lokal. Premis yang menyebutkan bahwa demokrasi berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang menurun nyatanya tidak berlaku dalam konteks Indonesia.Korupsi justru kian meningkat pasca- pelaksanaan pilkada langsung. Data kuantitatif Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, sejak 2005, terdapat

Susno Duadji, Peniup Peluit, dan Isu Perang Bintang

2010-05-21T02:01:00.000-07:00

Penetapan Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang mengguncang publik dan internal Mabes Polri karena pengakuannya atas praktik mafia hukum dalam penanganan kasus pajak Gayus Tambunan, sebagai tersangka mengundang sejumlah kontroversi. Bagi sebagian kalangan, Susno seharusnya mendapatkan perlindungan hukum karena jasanya mengungkap sebuah rahasia besar –yang jika tidak

Jalan Terjal Kasus Cek Pelawat

2010-05-09T21:48:00.000-07:00

Singapura adalah surga bagi para penggila belanja, sekaligus untuk para koruptor Indonesia. Sudah lebih dari belasan orang, baik yang berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana kasus korupsi melarikan diri ke negeri bermaskot singa ini. Bahkan di tempat ini pula kegiatan mengkapitalisasi hasil korupsi dilakukan, diantara dengan membuka bisnis atau menginvestasikan hasil jarahan uang negara ke

Merevisi Rezim Antipencucian Uang

2010-05-05T18:43:00.000-07:00

Dalam laporan tahunan 2007, PPATK menyebutkan bahwa laporan hasil analisis dari sejumlah temuan transaksi yang mencurigakan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum mencapai 524 kasus.Jumlah laporan hasil analisis itu––sebagaimana diakui Kepala PPATK Yunus Husein––mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Akan tetapi, masalah yang selalu dihadapi publik untuk melakukan

Efektivitas Penjara Khusus Koruptor

2010-05-04T20:19:00.000-07:00

TIDAK munculnya efek jera dari pemenjaraan para koruptor disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kondisi penjara di hampir sebagian lembaga pemasyarakatan yang dihuni koruptor bisa disulap menjadi istana atau hotel.Karena itu, tidak mengherankan jika korupsi terus terjadi dan kian berkembang. Asumsinya, jika risiko atas perbuatan korupsi lebih rendah ketimbang nilai korupsi yang diperoleh

Menggaji Pejabat secara Adil

2010-02-12T22:58:00.000-08:00

DALAM kurun waktu 2009 dan awal 2010, pemerintah berturut-turut menggagas program yang sangat tidak populis. Mulai pembelian mobil dinas mewah bagi para pejabat negara, rencana pembelian pesawat kepresidenan, renovasi pagar istana, hingga yang terakhir, ide menambah kocek pejabat publik kita melalui kebijakan menaikkan gaji pejabat negara.Meskipun usul kenaikan gaji 20 persen belum

Mentradisikan Upeti Pejabat

2010-02-12T22:55:00.000-08:00

Ketika Gamawan Fauzi, menteri dalam negeri, menegaskan bahwa honor yang diterima oleh para kepala daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan hal yang wajar dan sah, penulis sama sekali tidak percaya.Pasalnya, Gawaman Fauzi adalah sosok yang selama ini dikenal luas sebagai seorang mantan bupati Solok berprestasi, terutama dalam bidang pembenahan birokrasi.Penulis masih ingat dalam sebuah

Mencegah Pembusukan KPK

2010-02-12T22:19:00.000-08:00

“Kemesraan”FerryWibisono, Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan Wisnu Subroto, mantan Jamintel Kejaksaan Agung RI yang juga saksi dalam kasus Anggodo, di lift KPK mungkin tak akan pernah terungkap di muka publik seandainya mereka berdua tidak tepergok oleh salah satu anggota ICW.Karena tertangkap basah itulah ihwal pertemuan keduanya menjadi persoalan besar yang berujung

Deklarasi Aset Kekayaan Pejabat Publik

2010-01-27T18:35:00.000-08:00

Berulangkali KPK menyampaikan keluhan atas malasnya penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Padahal, sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 diatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya

Vonis Bebas Bagi Koruptor

2010-01-21T18:33:00.000-08:00

Pengadilan adalah gerbang terakhir upaya mencari keadilan. Akan tetapi, hakim bersama-sama dengan aparat penegak hukum lain pun telanjur diyakini menjadi bagian dari sindikat mafia peradilan.Rusaknya hukum di negeri ini merupakan sebuah cerminan nyata dari kehancuran integritas aparat penegak hukumnya. Meskipun tidak ada kasus jual-beli perkara yang terungkap, bau anyir kebobrokan para hakim

Tugas Berat Satgas Hukum

2010-01-03T20:12:00.000-08:00

Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dikomandoi Kuntoro Mangkusubroto secara resmi dibentuk.Tugas utama Satgas adalah melakukan koordinasi, evaluasi, dan koreksi atas kerja-kerja penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Satgas sendiri dibentuk sebagai respons atas terkuaknya skandal Anggodo dengan pejabat teras di Mabes Polri

Memprivatisasi Hukum, Menyingkirkan Keadilan

2009-12-30T18:07:00.000-08:00

Catatan Hukum 2009:Tahun 2009 dilewati dengan berbagai peristiwa hukum yang dramatis, sekaligus menyedihkan. Kita tentu akrab dengan nama Prita Mulyasari yang menulis uneg-uneg pelayanan rumah sakit lewat email, Mbok Minah yang mengambil 3 biji kakao tanpa ijin pemilik dan sederet wong cilik lainnya yang senasib dengan Prita dan Mbok Minah. Mereka harus berhadapan dengan hukum karena tindakan

2009: Tahun Pelemahan KPK

2009-12-29T00:11:00.000-08:00

PADA 2009, situasi pemberantasan korupsi di Indonesia diwarnai berbagai hal ironis. Di satu sisi, Indonesia dinilai mengalami banyak kemajuan atas meningkatnya indeks persepsi korupsi (IPK). Tetapi pada sisi yang berbeda, lembaga penegak hukum (KPK) yang turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan IPK harus menghadapi banyak batu sandungan. Terakhir, dua pimpinannya, Bibit Samad Riyanto dan

Menyelamatkan IPK Indonesia

2009-11-23T00:58:00.000-08:00

SUDAH berjalan dua tahun berturut-turut, yakni pada 2008 dan 2009, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia meningkat. Jika pada survei 2008, IPK Indonesia adalah 2,6 atau naik 0,3 poin jika dibandingkan dengan IPK 2007, pada 2009 IPK Indonesia kembali meningkat menjadi 2,8. Meski demikian, kita tidak boleh buru-buru berpuas diri mengingat pada skala IPK global, Indonesia masih dalam kategori

Menanti Ketegasan SBY

2009-11-18T20:11:00.000-08:00

Oleh sebagian kalangan, Presiden SBY dikenal sebagai pemimpin yang peragu. Bahkan namanya pun kerap diplesetkan menjadi Soesilo 'Bimbang' Yudhoyono. Tak heran karena banyaknya pertimbangan dan perhitungan dalam mengambil keputusan, momentum krusial yang harus segera diputuskan menjadi lepas. Terlalu menekankan aspek harmonisasi dalam setiap pengambilan keputusan menjadi salah satu pemicu adanya

Reality Show Penegakan Hukum

2009-11-07T19:59:00.000-08:00

Boleh dibilang, wacana kriminalisasi dua Pimpinan KPK oleh Mabes Polri paska penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah terbagi ke dalam dua babak besar. Babak pertama adalah pemutaran rekaman pembicaraan antara Anggodo Widojo (AW) dengan para pihak, baik pejabat di Kejaksaan Agung maupun orang-orang yang berasal dari Mabes Polri serta pihak ketiga dalam persidangan di Mahkamah

Mengubah Wajah Korupsi Dewan

2009-10-12T00:17:00.000-07:00

Tepat pada 1 Oktober lalu, seluruh anggota DPR terpilih periode 2009-2014 telah dilantik. Secara resmi, mereka sudah menyandang status sebagai pejabat negara dengan pendapatan per bulan paling kurang Rp 60 juta. Harapan terhadap anggota DPR baru cukup terbuka, terutama dengan sikap responsif beberapa di antara mereka atas bencana gempa bumi yang baru saja mengoyak Padang dan Jambi. Paling tidak,

Memperalat Penegakan Hukum

2009-09-30T03:18:00.001-07:00

Politik dan hukum memang selalu tidak dapat dipisahkan. Keduanya berada pada aras yang saling mempengaruhi. Bedanya, lingkungan politik yang sehat akan mendukung hukum untuk bekerja dengan prinsip objektifitas dan imparsialitas. Sementara lingkungan politik yang kotor sangat mungkin akan menempatkan hukum sebagai alat kepentingan elit belaka. Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum yang

Resiko Melemahkan KPK

2009-09-16T18:12:00.001-07:00

Daya dukung politik terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak cukup kuat. Tak aneh jika gebrakan KPK dalam memberantas korupsi direspons dengan sangat negatif.Caranya dengan melakukan usaha sistematis untuk merontokkan KPK. Jika pimpinan KPK dikriminalisasi melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi oleh Mabes Polri,wewenang KPK dipreteli lewat jalur

Rezim Kerahasiaan Birokrasi

2009-09-15T05:32:00.001-07:00

Kita sudah sepakat bahwa negara ini dikelola dengan cara-cara demokratis. Prinsip dari demokrasi sebagai sistem yang mengatur tata kelola negara adalah partisipasi yang luas dari publik untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Demikian halnya, konsep partisipasi juga berarti adanya mekanisme pengawasan publik atas penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, jaminan berfungsinya

Menjaga Integritas KPK

2009-09-12T15:50:00.000-07:00

Jika kepemimpinan KPK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sifat setengah malaikat, hal ini bisa dibilang tidak berlebihan. Secara objektif, tidak terlalu sulit mencari karakter semacam ini, sepanjang kesempatan luas diberikan kepada mereka yang memilikinya.KPK memang membutuhkan kualifikasi orang yang berintegritas tinggi, absen dari cacat latar belakang, dan memiliki komitmen besar untuk

Pengganti Antasari Azhar

2009-09-04T18:44:00.000-07:00

Posisi Antasari Azhar (AA) sebagai Ketua KPK sudah bisa dipastikan melayang karena statusnya sebagai terdakwa. Sesuai dengan UU KPK No 30 Tahun 2002, dalam Pasal 32 ayat 1 huruf (3) dinyatakan bahwa pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan jika menjadi terdakwa karena melakukan tindak kejahatan.Setelah pimpinan KPK berhenti permanen, mekanisme pengganti sesuai dengan prosedur Pasal 29, 30, dan 31

Menutup Peluang Korupsi Anggota Dewan

2009-08-28T21:49:00.000-07:00

SALAH seorang anggota DPR dari Komisi IV DPR dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhfid al-Busyairi, telah menyampaikan laporan gratifikasi senilai Rp 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan Muhfid itu sudah sesuai pasal 16 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yakni terdapat kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada

Politik Uang dan Pemilu

2009-08-17T22:12:00.001-07:00

Uang (dana kampanye) selalu diidentikkan dengan kemenangan pemilu. Hipotesisnya, semakin banyak dana kampanye dikumpulkan, kian besar pula potensi untuk meraih kemenangan. Sebaliknya, jika anggaran untuk kampanye pemilu yang diperoleh hanya sedikit, kemungkinan untuk memang juga semakin tipis. Keyakinan umum atas hubungan kausalitas uang dan kemenangan pemilu telah memicu setiap peserta pemilu,

Trisula Pembunuh KPK

2009-08-10T19:24:00.000-07:00

LaporanAntasariAzhar (AA) kepada Mabes Polri tentang indikasi suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian menyudutkan posisi lembaga penegak hukum ini.Setelah sempat diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang dituduhkan kepada Chandra M Hamzah (Wakil Ketua KPK), kini Muhammad Yasin,Wakil Ketua KPK yang lain, dituduh menerima uang dalam kaitannya dengan penanganan

Menguji Dugaan Suap di KPK

2009-08-09T20:32:00.000-07:00

Pertemuan jajaran kejaksaan dengan kepolisian beberapa waktu lalu membahas satu masalah yang sangat serius, yakni dugaan suap di KPK. Lengkapnya, salah seorang pimpinan KPK diduga menerima suap dari PT Masaro senilai lebih dari Rp 6 miliar. Tujuannya tak lain adalah untuk menghentikan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Anggoro, direktur PT Masaro, dalam proyek alat komunikasi (alkom) di

Tiga Jurus Mematikan KPK

2009-07-29T22:02:00.000-07:00

Setelah Ketua KPK, Antasari Azhar, lengser dari jabatannya, penanganan kasus korupsi kian intensif dilakukan KPK. Hal ini merupakan realisasi dari janji pimpinan KPK lainnya, bahwa KPK sedang memasuki masa 'golden period'.Akan tetapi, usia keemasan KPK sepertinya tak bakal lama. Reaksi balik yang keras terhadap gebrakan KPK dalam penegakan hukum muncul dari beberapa kalangan, terutama elite

Cinta Indonesia Cinta KPK

2009-07-19T20:53:00.000-07:00

Cinta Indonesia Cinta KPK (Cicak) adalah tema deklarasi gerakan antipembusukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimotori oleh kalangan masyarakat sipil. Deklarasi telah dilakukan pada Minggu, 12 Juli 2009, di Tugu Proklamasi dengan dukungan penuh berbagai elemen,mulai dari pers,NGO,akademisi hingga musisi yang selama ini dikenal luas peduli dengan gerakan antikorupsi. Deklarasi tersebut

Bahaya Masih Ancam KPK

2009-06-27T00:04:00.001-07:00

Perlahan tapi pasti, KPK sepeninggal ketuanya, Antasari Azhar (AA), seperti tancap gas dalam menangani berbagai perkara korupsi. Empat pimpinan KPK, antara lain, melakukan gebrakan dengan menetapkan tiga anggota DPR sebagai tersangka kasus korupsi Tanjung Api-Api. Mereka adalah Azwar Chesputra, Fahri Andi Leluasa, dan Hilman Indra yang semua merupakan anggota Komisi IV DPR.Penindakan KPK belum

Menggugat Seleksi Calon Anggota BPK

2009-06-17T20:34:00.000-07:00

Hampir tidak ada yang mengetahui kalau pada 20-23 April 2009 kemarin, Komisi XI DPR telah menyelesaikan tahap pendaftaran calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan wewenang yang dimilikinya, DPR cq Komisi XI memang diberikan mandat oleh UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, khususnya pasal 14 untuk menyelenggarakan seleksi calon anggota BPK. Bukan hanya UU BPK, wewenang DPR

Menerka Ujung Kasus Agus Condro

2009-06-10T23:49:00.001-07:00

Setelah sekian lama publik menanti, KPK meningkatkan status kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada Juni 2004 lalu dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu ditandai dengan penetapan empat tersangka pertama, yang saat ini semuanya berasal dari kalangan DPR. Mereka adalah Endin A.J Soefihara (anggota DPR dari fraksi PPP), Dudi Makmun Murod (anggota DPR dari fraksi PDI P),

Pergeseran Praktek Politik Uang

2009-06-02T17:41:00.000-07:00

Data pelanggaran pidana pemilu legislatif 2009 yang direkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan, khususnya dalam konteks pidana politik uang. Ini jika dibandingkan dengan politik uang dalam pemilu legislatif 2004, yang menurut data Panitia Pengawas Pemilu 2004 hanya mencapai 50 kasus. Sedangkan untuk pemilu legislatif 2009, data pemantauan ICW di

Politik Memandulkan KPK

2009-05-29T00:37:00.001-07:00

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia penuh dengan ironi. Lembaga negara yang seharusnya terlibat aktif dan memberikan dukungan penuh pada upaya melawan korupsi justru berbuat sebaliknya. Tak heran jika pukulan demi pukulan dihadapi oleh KPK, baik sejak lembaga ini memulai menangani kasus korupsi untuk pertama kalinya, hingga sekarang setelah Ketua KPK, Antasari Azhar dinonaktifkan karena

Manipulasi Laporan Dana Kampanye

2009-05-29T00:34:00.000-07:00

Manipulasi Laporan Dana KampanyeOleh: Adnan Topan HusodoPada 24 Mei 2009 Kantor Akuntan Publik (KAP) seharusnya sudah merampungkan audit terhadap laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota DPD untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2009. Sebagaimana pasal 135 ayat 3,4 dan 5 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pileg, tahap selanjutnya setelah audit oleh KAP adalah penyerahan laporan hasil audit

KPK dan Antasari Azhar

2009-05-14T02:07:00.000-07:00

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi telah menumbuhkan dukungan publik yang besar. Gebrakan KPK, yang ditunjukkan dengan menangkap jaksa, anggota DPR, kepala daerah, dan aktor korupsi lainnya, berhasil menimbulkan decak kagum, baik di kalangan masyarakat domestik maupun internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 yang

KPK Setelah Antasari

2009-05-07T21:06:00.000-07:00

Ketua KPK, Antasari Azhar (AA) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam kasus dugaan pembunuhan Nasudin, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB). Setelah sebelumnya sempat menjadi kontroversial karena pengumuman status tersangka justru muncul dari Gedung Bundar, sekarang sudah dipastikan bahwa ada dugaan keterlibatan AA sebagaimana kesimpulan sementara

Antivirus Korupsi Buat DPR Baru

2009-05-03T18:27:00.000-07:00

KPK berencana memberikan kuliah kepada anggota DPR baru supaya mereka dapat terhindar atau menghindar dari praktik korupsi,kolusi,dan nepotisme yang sudah menjadi penyakit parah di lingkungan legislatif.Bentuk perkuliahan sebagaimana dikabarkan banyak media massa adalah dengan orientasi dan siraman pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi kepada anggota Dewan hasil Pemilu Legislatif 2009.

Reformasi Pura-Pura Kejaksaan Agung

2009-04-28T19:13:00.000-07:00

DARA dan Esther adalah dua nama jaksa yang saat ini ''popularitasnya'' demikian melambung, menandingi artis dan politisi. Sayang, ketenarannya bukan karena torehan prestasi mereka dalam menangani dan membongkar tindak kejahatan, melainkan sebaliknya. Gara-gara ingin memiliki alat komunikasi modern merek BlackBerry, kedua aparat penegak hukum itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian

Menghukum Caleg Bermasalah

2009-04-28T04:23:00.000-07:00

Mulusnya pelaksanaan pemilu, sejak dilakukan pertama kalinya secara demokratis pada tahun 1999 telah membuka harapan baru bagi terciptanya sirkulasi politik yang lebih sehat. Bahkan lima tahun setelahnya, Indonesia melakukan lompatan besar dalam berdemokrasi. Pemilu 2004 dilakukan dengan mekanisme yang lebih menjamin kekuatan mandat politik melalui pemilihan langsung, baik dalam pemilihan calon

Membatasi Dana Kampanye Tanpa batas

2009-04-28T00:28:00.000-07:00

Kejengkelan publik atas kinerja KPU yang payah dalam melaksanakan tiap tahapan pemilu bertambah satu. Setelah sebelumnya KPU lamban dalam memberikan pinalti kepada peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan rekening khusus dana kampanye dan saldo awal dana kampanye hingga batas waktu yang telah ditentukan, KPU membuat blunder baru, yakni mengeluarkan Peraturan KPU No 22/1999 tentang pedoman

Mengantisipasi Maraknya Korupsi Pemilu

2009-04-01T21:59:00.000-07:00

Korupsi pemilu merupakan istilah baru untuk menjelaskan gejala korupsi pada pelaksanaan pemilu. Korupsi dalam konteks pemilu lebih luas makna dan penjelasannya dibandingkan dengan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Istilah ini sendiri lahir dari berbagai macam kajian atas pelanggaran dalam pembiayaan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, khususnya bagi mereka yang

Membedah Suap Dana Stimulus APBN 2009

2009-03-21T06:33:00.000-07:00

KEMBALI salah satu anggota DPR dicokok KPK karena dugaan suap. Kali ini yang tertangkap tangan adalah Abdul Hadi Djamal (AHD), anggota DPR Komisi V dari Partai Amanat Nasional (PAN), sekaligus caleg DPR RI dapil Sulsel I. Karena tindakan korupsi itu, KPK telah menetapkan AHD sebagai tersangka dan PAN langsung memecat dirinya sebagai anggota dan pengurus partai, yang otomatis membuat pesakitan itu

Lubang Besar Pengaturan Dana Kampanye

2009-03-19T01:09:00.000-07:00

Lubang Besar Pengaturan Dana KampanyeOleh: Adnan Topan HusodoWakil Koordinator ICWDiskursus publik tentang implikasi penggunaan metoda suara terbanyak menjelang pelaksanaan pemilu 2009 lebih didominasi oleh bagaimana meletakkan kebijakan affirmative action bagi caleg perempuan paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Respon KPU sendiri atas keputusan tersebut begitu cepat, hingga mengajukan Perpu

Transparansi yang Tak Transparan

2009-03-10T18:56:00.000-07:00

Tanggal 9 Maret 2009 kemarin adalah hari terakhir batas penyerahan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye bagi peserta pemilu.Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 134 ayat (1) UU Pemilu Legislatif No 10 Tahun 2008, partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU di tiap tingkatan

Indikasi KPK Mulai Goyah

2009-02-25T21:00:00.000-08:00

Jika boleh disebut, prestasi KPK pada awal 2008 memang mengagumkan. Beberapa anggota DPR diseret karena berbagai praktik suap dan indikasi pemerasan. Demikian halnya sebagian pejabat BI telah menjadi pesakitan karena kasus korupsi dana YPPI.Tetapi, memasuki awal 2009, derap KPK dalam menangani kasus korupsi kakap justru perlahan-lahan menurun. Bisa dikatakan KPK mengalami masa paceklik. Meskipun

Merevitalisasi Badan Kehormatan DPR

2009-02-22T17:52:00.000-08:00

Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPR RI pada 2008 kemarin dapat dikatakan buruk. Hasil tidak memuaskan ini disebabkan gagalnya BK dalam mencegah dan memperbaiki citra anggota DPR yang terpuruk karena berbagai skandal yang mereka lakukan,baik dalam kaitannya dengan indikasi perbuatan pidana (korupsi) maupun pelanggaran nilai-nilai moral publik lainnya.Terungkapnya beberapa kasus korupsi oleh Komisi

Simplifikasi Audit Laporan Dana Kampanye

2009-01-22T18:25:00.000-08:00

Desakan supaya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) sebagai aturan pengganti atas pelaksanaan audit dana kampanye kian kuat.Undang- Undang Pemilu No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif yang terkait langsung dengan aturan audit dana kampanye memang sangat tidak realistis. Bayangkan, akuntan publik yang ditunjuk oleh UU untuk menjalankan fungsi audit laporan dana

Restrukturisasi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah

2009-01-08T20:22:00.000-08:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan restrukturikasi terhadap lembaga pengawas internal (PI). Saran itu disampaikan setelah mengevaluasi peran PI yang sangat minim dalam mencegah, maupun ikut aktif terlibat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan bahwa semenjak KPK dibentuk hingga saat ini, hanya ada dua laporan

Menggusur Demokrasi Uang

2009-01-07T19:54:00.000-08:00

Pertama-tama kita perlu memberikan apresiasi yang mendalam terhadap putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah menetapkan pemilihan caleg pemilu 2009 melalui suara terbanyak. Putusan ini merupakan jawaban atas judicial review terhadap UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, terutama pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e yang mengatur soal tata cara penetapan caleg terpilih berdasarkan

Mengunci Kartu As KPK

2008-12-22T18:19:00.000-08:00

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurun waktu sejak kelahirannya telah membawa kerisauan dari berbagai pihak. Kegelisahan itu ditunjukkan dengan berbagai reaksi yang mengarah pada pemandulan hingga yang paling ekstrem: pembubaran eksistensi KPK. Tujuan dibentuknya KPK memang dimaksudkan untuk memberantas korupsi secara lebih efektif, efisien, dan independen, dengan melihat sejarah

Memerangi Konflik Kepentingan

2008-12-02T18:55:00.000-08:00

Riuh-rendah suspensi saham Bumi Resources di BEJ berujung pada dugaan bahwa intervensi pemerintah merupakan biang keladinya. Ditengarai, ada perintah dari pusat kekuasaan terhadap otoritas bursa saham untuk menunda perdagangan saham Bumi yang melibatkan campur tangan pejabat negara. Jika kemudian salah satu pejabat yang disebut-sebut itu adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ancaman terhadap Independensi KPK

2008-11-25T12:05:00.000-08:00

Secara mengejutkan Markas Besar (Mabes) Polri pada 14 November 2008 menarik dua perwira polisi yang selama ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dasar penarikannya adalah telegram dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Nomor TR/549/XI/2008, yang merujuk pada Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/464/XI/2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan

Sulitnya Mengaudit Dana Kampanye

2008-11-11T17:25:00.000-08:00

Sebagaimana telah diberitakan berbagai media massa, komisioner Komisi Pemilihan Umum mulai angkat bicara tentang kendala audit dana kampanye Pemilu 2009. Bahkan terkesan KPU sudah sampai pada kesimpulan bahwa audit dana kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana mandat Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Sejujurnya pernyataan di atas dapat dikatakan terlambat. Hal ini mengingat jauh-jauh

Wacana Pembentukan KPK Perwakilan

2008-11-11T17:23:00.001-08:00

Sekarang berkembang wacana bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk KPK perwakilan. Mengenai kapan dan di mana saja KPK perwakilan akan dibentuk, belum ada informasi yang menjelaskan.Jika memang rencana ini sudah matang, tentu tidak ada halangan yuridis-formal karena Undang- Undang (UU) No 30/2002 tentang KPK memungkinkan hal itu terjadi. Pasal 19 ayat (2) UU KPK menyebut KPK dapat

Pemilu 2009 di Tengah Oligarki Partai

2008-10-24T19:52:00.000-07:00

Tahapan Pemilu 2009 kini memasuki proses uji publik atas daftar sementara calon legislator. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu telah mengumumkan daftar sementara ini melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun website resmi KPU. Banyak kritik yang disampaikan atas metode pengumuman itu, terutama karena informasi mengenai calon legislator tidak terlalu detail sehingga

Menyelesaikan Agenda Reformasi Bisnis TNI

2008-10-19T18:30:00.000-07:00

Sudah banyak tulisan atau penelitian yang secara khusus mengupas soal keterkaitan langsung antara peran ekonomi militer dengan berbagai tindak kejahatan, kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada bentuk pelanggaran HAM. Hampir semua kesimpulan kajian tersebut sepakat bahwa peran ekonomi militer, yang secara lebih khusus didefinisikan sebagai bisnis militer harus dilepaskan dari

Kekuasaan Parlemen yang Tergadai

2008-10-07T03:45:00.000-07:00

Tercatat hingga kini puluhan anggota DPR RI dari berbagai komisi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat korupsi. Beberapa di antaranya bahkan tertangkap tangan saat menerima suap dari pihak ketiga. Jumlah ini sangat mungkin akan bertambah mengingat kasus dugaan suap yang menimpa Komisi IX DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI

Baiat Antikorupsi Versus Tabiat Korupsi

2008-09-18T20:59:00.000-07:00

Hari-hari belakangan ini ramai diberitakan baiat antikorupsi calon legislatif (caleg) oleh beberapa partai politik (parpol) peserta pemilu.Ritual politik berupa ikrar antikorupsi caleg hendak menyampaikan pesan bahwa kader partai politik yang akan menjadi anggota legislatif disumpah dan bersumpah tidak akan melakukan praktek korupsi pada saat mereka menjabat.Baiat antikorupsi semacam ini

Skandal DPR-Bank Indonesia Jilid II

2008-09-04T18:41:00.000-07:00

Secara mengejutkan, salah satu mantan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1999-2004, Agus Condro, mengaku telah menerima traveler’s cheque senilai Rp 500 juta. Menurut pengakuannya, uang itu diberikan berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004.Menurut dia lagi, tak hanya dia yang menerima “hadiah” itu, koleganya yang lain di PDI Perjuangan juga telah

Akuntabilitas Pemilu Terancam

2008-08-29T04:02:00.000-07:00

Belum lama kampanye pemilu secara resmi berjalan, sudah dapat dipastikan audit Pemilu 2009 yang rencananya dilaksanakan pada April 2009 tidak akan akuntabel. Bagaimana tidak, Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilu mewajibkan audit laporan dana kampanye bagi seluruh peserta pemilu,baik partai politik (parpol) maupun calon anggota DPD. Lebih lanjut diatur, untuk parpol peserta pemilu audit wajib

Lawan Tangguh KPK

2008-08-07T16:49:00.001-07:00

Secara mengejutkan, Hamka Yandhu, politikus Golkar yang menjadi tersangka kasus korupsi dana BI, memberikan informasi blak-blakan saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengakuannya, seluruh anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi keuangan menerima dana BI dengan jumlah variatif. Dua di antara mereka kini menjadi menteri, yakni Paskah Suzetta

Reformasi Rekrutmen Politik

2008-08-07T16:44:00.000-07:00

Hamka Yandhu, tersangka kasus korupsi dana Bank Indonesia (BI), secara mengejutkan memberikan kesaksian berani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Menurutnya, seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 1999-2004 telah menerima dana BI dalam jumlah yang beragam. Dua di antaranya kini menjadi anggota kabinet SBY,yakni Menteri Kehutanan MS Kaban dan Ketua Bappenas Paskah Suzetta. Pengakuan ini dengan

Dana Kampanye di Sarang Penyamun

2008-07-29T23:52:00.000-07:00

Cara-cara ilegal untuk memobilisasi dana kampanye menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Melalui korupsi, pemerasan terhadap kalangan pengusaha, meminta kepada BUMN/BUMD, hingga menggunakan dana dari perjudian, narkotika, sampai pembalakan liar, peserta pemilu menggali sumber keuangan politik.Tetapi, menjerat mereka yang melanggar itu sulit karena minimnya perangkat hukum yang tersedia. Jika

paradoks Asas Keterbukaan Parlemen

2008-07-29T06:06:00.001-07:00

Secara mengejutkan, dua momen penting rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan KPK dan Kejaksaan Agung RI yang terakhir dilakukan secara tertutup. Padahal kedua lembaga mitra kerja Komisi III DPR RI ini sedang memiliki pekerjaan rumah besar. KPK sedang menangani perkara suap yang

Menghentikan Gelombang Korupsi Parlemen

2008-07-24T19:03:00.000-07:00

Saya sangat tertegun melihat salah satu anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan pada sebuah acara talk show di stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Ia membuka informasi langka, yakni jumlah saldo rekening tabungan yang dimilikinya selama dua setengah tahun menjadi wakil rakyat. Di samping kejujurannya, saya terhenyak dengan angkanya, hanya

Membatasi Kuasa Uang dalam Pemilu

2008-07-07T19:06:00.000-07:00

Dalam politik, posisi uang teramat penting, tapi tidak menentukan. Ibarat pelumas mesin, uang adalah energi untuk menggerakkan partai. Tanpa uang, partai politik tidak akan berbuat banyak. Ini bukan kesimpulan yang bermakna rakus, akan tetapi sebuah realitas yang sudah diterima secara universal dalam dunia politik.Walau begitu, berdemokrasi juga tidak harus menelan ongkos yang mahal. Demokrasi

Gunung Es Korupsi di Parlemen

2008-07-07T19:01:00.000-07:00

Sudah ada delapan anggota parlemen berlatar partai politik berbeda diproses secara hukum oleh KPK karena terlibat korupsi. Belum lagi anggota-anggota DPR yang muncul dalam proses hukum kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan terpidana Rokhmin Dahuri yang kini tidak ditindaklanjuti KPK. Selain itu, kasus aliran dana Bank Indonesia yang sedang diproses KPK juga membuka deretan

Pseudoreformasi Kejaksaan

2008-06-04T04:14:00.001-07:00

Digesernya posisi Kemas Yahya Rahman dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Muhammad Salim dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari kebijakan tak terhindarkan setelah tertangkapnya jaksa UTG, mantan Ketua Tim 35, sebuah tim penyelidik khusus yang dibentuk Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk mengusut indikasi pidana korupsi dalam kasus Bantuan

Mengukur Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

2008-04-06T21:35:00.000-07:00

Dengan berat hati kita harus menerima kenyataan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara paling korup. Lembaga survei tersohor yang berbasis di Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) baru-baru ini menyampaikan hasil penelitian mengenai peringkat korupsi negara-negara Asia. Indonesia dalam penilaian mereka masih sebagai negara ketiga terkorup di antara 13 negara Asia

Momentum Pemulihan Penegakan Hukum

2008-03-19T16:37:00.001-07:00

Jaksa Urip Tri Gunawan (sebut saja Urip) dalam dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menghantam tembok keangkuhan institusi kejaksaan. Gembar-gembor reformasi yang dikumandangkan para petinggi kejaksaan mendapatkan konfirmasinya dengan peristiwa penangkapan itu. Kesan bahwa korupsi di tubuh penegak hukum telah diberantas tak sejalan dengan realitasnya. Tak pelak lagi, reformasi di

Menghapus Diskriminasi dalam Pemberantasan Korupsi

2008-02-27T05:34:00.000-08:00

Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002 kembali digugat. Burhanuddin Abdullah, tersangka kasus korupsi Bank Indonesia (BI), sekaligus Gubernur BI, telah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kewenangan KPK dalam melakukan pemeriksaan tanpa melalui mekanisme izin. Selama ini, hingga ditetapkannya Burhanuddin sebagai tersangka oleh

Memangkas Birokrasi Penegakan Hukum

2008-02-21T20:34:00.000-08:00

Isu perizinan dalam penanganan perkara pidana kembali muncul ketika tersangka kasus BI, Burhanuddin Abdullah--yang juga Gubernur Bank Indonesia--mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal yang digugat tak lain adalah sengketa materi undang-undang berkenaan dengan kewajiban adanya izin dari presiden bagi dewan gubernur yang akan diperiksa dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana

Tuntutan Transparansi dalam Penanganan Kasus Dana BI

2008-02-18T04:23:00.000-08:00

Penetapan tiga tersangka, yakni Burhanudin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia/BI), Rusli Simandjuntak (Kepala Biro Gubernur BI) dan Oey Hoey Tiong (Direktur Hukum BI) dalam kasus dugaan korupsi dana BI merupakan langkah maju yang telah diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap ini tergolong berani, mengingat sosok Burhanudin terutama ketika ditetapkan sebagai tersangka masih aktif sebagai

Makna Hari Antikorupsi Sedunia untuk Indonesia

2007-12-17T23:56:00.000-08:00

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah ditandatangi oleh sebagian besar anggota PBB menandai sebuah inisiatif global dalam melawan korupsi. Meskipun gerakan berbasis regional seperti OECD yang melarang secara tegas suap dalam praktek bisnis bagi para negara anggotanya telah muncul sebelumnya, UNCAC dipandang sebagai tonggak kesadaran internasional bahwa korupsi harus

Politisasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pejabat Publik

2007-12-09T18:22:00.001-08:00

Proses seleksi pejabat publik melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR terlihat mulai diragukan efektivitasnya. Hal ini mencuat karena dipicu banyaknya kejadian buruk, khususnya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik hasil seleksi DPR. Sebagai contoh adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jilid I yang sebagian besar telah dijebloskan ke penjara oleh

SOS untuk KPK

2007-10-02T17:59:00.000-07:00

Seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah diselesaikan oleh Panitia Seleksi KPK, telah menghasilkan 10 nama. Panitia Seleksi sendiri sudah menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden, sesuai dengan mekanisme pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Presiden kemudian akan menyerahkan 10 nama tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat,

Mengakhiri Polemik Borang

2007-09-17T18:48:00.000-07:00

Sepertinya, belum ada kasus korupsi yang sedemikian hebat seperti yang terjadi di PLN-Borang. Konflik yang terjadi melibatkan aparat Kepolisian dengan Kejaksaan, di mana orang-orang yang terlibat dari dua institusi negara ini saling tuding, saling bertahan pada posisi masing-masing untuk meyakinkan diri, dirinyalah yang paling benar. Kasus itu seakan-akan melupakan adanya mekanisme koordinasi

Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi

2007-07-30T07:04:00.000-07:00

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial-ekonomi dan politik yang

Sosok Pimpinan KPK ke Depan

2007-07-08T17:52:00.001-07:00

Kekhawatiran banyak pihak bahwa dalam setiap proses rekrutmen pimpinan KPK akan ada intervensi politik untuk sementara dapat dipatahkan. Komposisi pansel pimpinan KPK saat ini boleh dikatakan sudah cukup mencerminkan tingkat integritas yang tinggi, keterwakilan dari berbagai latar belakang profesional, kepercayaan publik atas anggota pansel dan ketokohan yang diakui secara luas oleh masyarakat.

Menghapus Dana Nonbujeter

2007-06-19T01:16:00.001-07:00

Banyak hal yang keliru dalam tata kelola keuangan negara kita, tapi sering kali diyakini sebagai sebuah kewajaran, bahkan kebenaran. Karena itu, kesalahan-kesalahan muncul berulang kali tanpa bisa dikendalikan. Padahal acuan yang dibuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menekan tingkat kebocoran dan penyelewengan anggaran negara, sudah dibuat. Sebut saja, misalnya,

BUMN dan BUMD Adalah Badan Publik

2007-06-19T01:05:00.000-07:00

Perdebatan keras proses legislasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) antara Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dan pemerintah yang diwakili Departemen Informasi dan Komunikasi (Depkominfo) terfokus pada pendefinisian apa yang disebut sebagai badan publik. Kemudian, lembaga-lembaga semacam apa yang masuk dalam kategori badan publik.Sofyan Djalil, Menkominfo saat itu, bersikeras

Kesetaraan Hukum Sipil-Militer

2007-06-04T08:38:00.000-07:00

Setelah lebih kurang lima tahun kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Mi-17 mandeg, Kejaksaan Agung RI mulai mengambil langkah lebih maju dengan menahan beberapa tersangka. Salah satu dari tersangka yang akhirnya turut ditahan setelah menuai kritik keras karena kesan diskriminasi yang kuat berasal dari kalangan militer. Sulitnya mendorong penegakan hukum bagi pelaku korupsi yang memiliki

Lonceng Kematian Janin Transparansi

2007-05-29T04:03:00.000-07:00

Semangat dasar dari lahirnya Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) adalah prinsip keterbukaan yang lebih luas dari aparatur negara kepada masyarakat. Keterbukaan ini diharapkan menjadi landasan baru untuk mendesain ulang tata hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam koridor sistem sosial-politik yang lebih demokratis.Pola hubungan yang kian terbuka dari pemerintah

Penegakan Etika Pejabat Bagi Pemberantasan Korupsi

2007-05-21T03:41:00.000-07:00

Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh ada-tidaknya dukungan politik penguasa.Adanya dukungan politik penguasa acap kali diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan. Namun, pada intinya,dukungan politik itu adalah usaha memberikan ruang, keadaan,dan situasi yang mendukung program pemberantasan korupsi bekerja sangat efektif.Sekaligus mendorong partisipasi yang lebih besar bagi

S'pore extradition treaty and fight against corruption

2007-05-08T04:54:00.000-07:00

Indonesia finally signed extradition and defense treaties with Singapore on April 27. Indonesia had previously signed similar extradition treaties with Hong Kong, Malaysia, the Philippines, Australia and Thailand. China and Canada are the next targets. The new treaty reaffirms the public conviction that corruption is a transnational crime. It is undeniable that embezzlers have so far been free

Komisi Pencegahan Korupsi

2007-04-19T18:09:00.000-07:00

Usaha berbagai pihak untuk mengembalikan pemberantasan korupsi pada pola-pola lama yang konvensional masih gencar dilakukan. Mereka tak hanya berasal dari pelaku korupsi yang tidak senang dengan menguatnya upaya pemberantasan korupsi, tapi juga dari para pembela hukum koruptor sekaligus aparat penegak hukum yang merasa kekuasaannya perlahan-lahan digerogoti karena terjadinya pergeseran dan

Penunjukan Langsung Pasti (Tidak) Korupsi

2007-03-03T00:54:00.000-08:00

Polemik tak berkesudahan Yusril- Ruki kian mengkhawatirkan. Perseteruan kedua pejabat tinggi negara tersebut telah memasuki arena politik. Atau jika tidak,sudah membawa implikasi politik,sekaligus politisasi.Tuntutan reshuffle,persepsi yang terbangun bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan korupsi adalah sebagian daripadanya.Padahal,kasusnya berangkat dari proses penegakan hukum yang

Ketertutupan: Jalan Terang Korupsi

2007-02-28T18:24:00.000-08:00

Korupsi tumbuh subur dalam suasana yang gelap dan tertutup. Sebagai sebuah kejahatan terorganisasi, korupsi mendapatkan tempatnya untuk berkembang dan besar pada sistem pemerintah yang tidak transparan. Ketertutupan bagi penyakit korupsi adalah jalan terang untuk tetap bertahan dan terus hidup. Sebaliknya, keterbukaan bagi virus korupsi adalah gerbang kematian yang paling dekat. Pendek kata,